-Semakin maraknya pemanfaatan program berbasis aplikasi online mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menggunakan aplikasi serupa yang bisa dengan mudah diakses oleh masyarakat umum. Aplikasi tersebut digunakan untuk mempublikasikan program kinerja KKP yang langsung menyentuh masyarakat pelaku utama yakni berupa data program bantuan masyarakat beserta nama penerima bantuan sektor kelautan dan perikanan.

Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Sjarief Widjaja menyatakan pihaknya membuka data penerima Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sektor kelautan dan perikanan (KP) dengan mempublikasikannya melalui sebuah aplikasi adalah agar masyarakat bisa ikut terlibat langsung dalam memverifikasi penerima bantuan. “Aplikasi ini dikembangkan dalam rangka transparansi data bantuan kepada publik yang dapat diakses oleh siapa pun secara realtime,” kata Sjarief.  

Sementara untuk tahun 2016, aplikasi akan berguna sebagai control check dari publik terhadap calon penerima bantuan sektor KP. “Ini (aplikasi) bisa juga untuk mengecek realisasi penerima bantuan KKP. Tahun 2016, sifatnya control check dari masyarakat. Dua minggu lagi akan kami buka,” tambahnya. Dalam pemanfaatan anggaran, KKP telah melakukan penghematan sebesar Rp 2,9 triliun untuk mendukung misi pemerintah dalam menghemat anggaran negara. Sambung Sjarief, Pada 2015, KKP telah mengembalikan Rp1,5 triliun. “Kita sudah menghemat Rp 2,9 triliun anggaran 2016 tanpa mengurangi output. Sebelumnya, KKP mendapat Rp13,8 triliun, dikembalikan ke negara Rp2,9 triliun, sisanya kira-kira masih ada Rp10,8 triliun,” terangnya. 

Hal senada juga diungkapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Narmoko Prasmadji. Menurutnya, aplikasi ini selain sebagai bentuk keterbukaan KKP terhadap publik juga merupakan alat monitoring dan evaluasi yang cukup efektif dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran. “Aplikasi ini sebagai bentuk keterbukaan KKP, bisa diakses oleh umum. Kami punya kewajiban ke pemerintah, memberikan bantuan sosial yang tepat sasaran kepada masyarakat,” tuturnya. Aplikasi tersebut memuat data lengkap penerima bantuan dari pemerintah di sektor KP tahun 2015 dan tahun 2016 untuk diverifikasi publik. Anggaran yang disampaikan kepada masyarakat kelautan dan perikanan memiliki nilai bantuan yang cukup besar dan sangat rentan penyalahgunaan, sehingga diperlukan kontrol oleh berbagai pihak. 

“KKP tidak ingin bantuan hanya sebagai pengasihan, tetapi dapat memberikan nilai tambah bagi merek,” pungkas Narmoko.(p/ab)